Komisi I DPR serius perhatikan batas laut antara RI-Australia dan wilayah perbatasan RI - Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL).

"Masalah garis batas dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) bukan saja terjadi di wilayah NTT maupun laut Timor namun juga terjadi dibeberapa wilayah Indonesia," kata Ketua Tim Kunker Komisi 1 DPR ke Provinsi Nusa Tenggara Timur TB Hasanuddin (F-PDI Perjuangan) disela kunjungan ke perbatasan RI-RDTL di Mota Ain, Selasa (9/3).

Zee RI-Australia khususnya menyangkut laut Timor di atas kertas telah selesai dengan penandatanganan kesepakatan antara RI-Australia di era Presiden Soeharto.
Sayangnya, menurut Ketua Tim, hal itu belum maksimal dimana belum ada patok jelas sehingga saling klaim selalu terjadi. Karena itu berdasarkan pendapat dan data-data yang ada akan dilakukan upaya menyelesaikan ZEE di laut Timor.

Langkah kongkrit yang dilakukan yakni menyiapkan data-data terkait batas darat dan laut untuk dibawa ke meja perundingan antar dua negara sehingga semua masalah selesai termasuk soal batas laut Timor. Dari hasil pembicaraan dan kesepakatan antara kedua negara, direncanakan untuk ditindaklanjuti dengan pembangunan patok batas, baik di darat maupun di laut.

"Kami upayakan data dari PBB dan data yang ada pada Kementerian Luar Negeri. Jika sudah ada maka harus dilakukan pembicaraan batas antara kedua negara," ujarnya.

Terkait nelayan asal NTT yang ditangkap dan dianiaya saat melaut di laut Timor, TB. Hasanuddin mengatakan tindakan itu tidak benar, karena melanggar HAM dan belum adanya patok batas laut membuat sengketa batas wilayah selalu terjadi.

Lebih jauh, Hasanuddin menjelaskan akan membahas masalah ini dengan lembaga terkait terutama dengan Kementerian Luar negeri supaya segera mengambil tindakan terutama pembahasan batas ZEE. (da)